Pengertian dan lingkup keuangan publik

1.  Pengertian dan Lingkup Keuangan Publik

        Keuangan publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajai aktivitas finansial pemerintah. sering juga disebut sebagai  publik sector economics/ publik economics. Keuangan public membahas tentang fungsi mikroekonomi pemerintah, cara pemerintah mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada dan distribusi pendapatan dimasyarakat melalui kebijakan dibidang pajak, pengeluaran, dan kebijakan fiskal serta moneter yang berdampak pada penganguran dan tingkat harga.  

      2.   Alasan Mempelajari Keuangan publik

            Keuangan publik erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan deokrasi. apabila waktu rakyat dipilih secara langsung dan demokratis maka para pemilih akan memonitor aktivitas para wakilnya. sehingga para wakil rakyat ini diharapkan akan bekerja lebih keras dan berusaha menyakinkan para pemilih bahwa kontribusi mereka akan menyebabkan pencapaian kondisi negara dan rakyat yang lebih baik. disamping itu kebijakan publik sangat penting dalam kegiatan ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan moneternya.

sektor publik telah mengalami pertumbuhan secara signitifikan dari waktu ke waktu. misalnya dilihat dari pertumbuhan angka APBN yang selalu meningkat terus. selain itu juamlah belanja publik yang nilainya sangat besar merupakan alasan yang kuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu tentang masalah keuangan publik. penting bagi masyarakat untuk mengamati aktivitas pemerintah yang tidak ditunjukkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan ksejahteraan masyarakat diperlukan untuk mengetahui karakteristik yang melekat pada sektor publik.

masyarakat yang membayar pajak menaruk perhatian pada penggunaan-penggunaan penerima pajakdan aktivitas belanja publik setelah mereka membayar pajak sebagai akibat berkurangnya porsi pengeluaran pribadi. apabila pembayaran pajak merasa terpuaskan, kesadaran rakyat atas kewajiban membayar pajaknya akan bisa meningkat pada saat pemerintah memerlukannya.

      3.  Pentingnya Sektor Publik

               kegagalan dari suatu ekonomi pasar menyebabkan kebijakan publik memegang peranan penting dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter dan pengangguran. sektor publik skarang swasta merupakan kesatuan integral dalam sistem perkonomian kebanyakan negara

menurut jhon stuart mill, alasan- alasan tentang pentingnya aktivitas publlik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:  

• pemerintah harus memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat terhadap serangan dari dalam maupun luar negeri .
• pemerintah harus bersifat interior dalam kegiatan industri maupun perdagangan. 
• individu akan lebih oercaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. pemerintah hanya bergerak dalam menyangkut kepentingan publik 

Pemerintah diperlukan dalam kegiatan ekonomi terutama mekanisme pasar karena dalam sistem kapitalis mempunyai beberapa kelemahan antara lain:

• adanya kebutuhan akan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar. sehingga harus disediakan oleh pemerintah.
• adanya perbedaan biaya pribadi dengan biaya sosial, sehingga pemerintah secara nyata diperlukan untuk mengelolah biaya dan manfaat sosial. 
• adanya resiko dan modal yang sangat besar sehingga tidak mungkin disediakan dan dikelolah oleh swasta.
• adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu.
• adanya inflasi dan penangguhan yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis mekanisme pasar.
• adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antara pelaku ekonomi pasar.
• adanya kebutuhan pelayanan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu dan berusia lanjut.

     4. Ciri atau Karakteristik Kebijakan Publik
             Kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi, dan melengkapi peran mekanisme pasar, Karakteristik tersebut sebagai berikut:

• tercapainya efisiensi pasar yaitu kondisi dimana produksi barang dan jasa yang dicerminkan keinginan pasar, adanya informasi pasar yang lengkap. 
• peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi kondisi persaingan tidak efisien dan distorsi pasar.
• pertukaran barang dan jas tertentu dalam mekanisme pasar.
• timbulnya masalah eksternalitas dapat dipecahkan melalui kebijakan pajak, anggaran, subsidi dan ketentuan perintah lainnya.
• perlunya peran sosial yang diperlukan oleh pemerintah dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar.
• kebijakan piblik diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

      5. Ruang Lingkup Keuangan Publik
               Bahasan keuangan publikmeliputi peran pemerintah dalam prekonomian, seperti eksternalisasi, kesejahteraan masyarakat, barang publik, mekanisme pasar, stabilitas harga, dsb. keuangan publik juga membahas masalah2 memperoleh pendapat pemerintah, yang mencakup pajak dan nonpajak yang berhubungan dengan aspek keadilan, distribusi pendapatan, aspek belanja politik, aspek efisiensi penyediaan jasa, aspek pembiayaan, aspek penerimaan, juga menyangkut kegiatan analisis hubungan anatara kebijsksn pemerintah dengan perekonomian yang dikelolah oleh rumah tangga dan swasta.  
dengan demikian, ruang lingkup keuangan publik akan menyangkut ketiga bidang utama, sebagai berikut:

• permasalahan keuangan pemerintah itu sendiri, dengan keterbatasan2 yang ada
• segalah kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan aspek stabilitasi
• analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta   

       6. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik
                 Beberapa kriteria dibawah ini dapat digunakan untuk melakuakan evaluasi dan analisis kebijakan publik:      

• Equity dan Fairness (keadilan dan kewajaran) 

          suatu kebijakan publik dapat diuji dengan berbagai pertanyaan: apa yang dimaksud dengan kewajaran dengan persepsi sosial dan seberapa fair suatu kebijakan publik terhadap isu kepemilikan? apakah wajar bagi keluarga tanpa anak harus membayar pajak pendidikan? dan masih banyak pertanyaan lainnya.

• Economic Efficiency ( efisiensi ekonomi)

            kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut pareta efficiency yaitu alokasi sumber daya dari kondisi yang tidak mungkin melalui perubahan alokasi, sehingga mencapai kondisi dimana seseorang atau beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain terbebani.

• Paternalism (sistem paternal)

          kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa pemerintah adalahpihak yang saling mengetahui permasalahan penduduk suatu negara dan pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja

• Freedom Of  Choice (kebebasan individu)

          dalam asas demokrasi, kebebasan individu dalam prekonomian memungkinkan pertukaran sukarela atau mempromosikan proses pengambilan keputusan sukarela yang didasarkan atas pertimbangan dagang yang bebas biaya transfer atas pihak yang bertransaksi. sehingga salah  satu indikator keberhasilan kebijakan politik adalah apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong kebebasan individu dalam bertransaksi ekonomi.

• Stabilization (stabilisasi)

           kebijakan publik dapat dianalisis dengan menilai apakah kebijakan yang diambil pemerintah mampu meningkatkan pengeluaran agregat? atau apakah ekonomoi sektor swasta yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang perlu diintervensi pemerintah.

• Trade Off

          secara umum, ekonomi menekankan effisiensi dan keadilan sebagai kriteria melakukan evaluasi atas kebijakan publik. akan tetapi, mungkin ada konflik yang subtansial antara beberapa kriteria tesebut.